Monday, February 6, 2012 6:33

Keyword Berita‘ Lsm ’

Tuding Lelang Rp1,76 M Cacat Hukum

Tuesday, June 7, 2011 20:08

Proses lelang proyek di Dinas Pertanian (Disperta)Ponorogo disinyalir bermasalah.Pasalnya, lelang yang berlangsung Mei lalu itu dituding melanggar aturan main dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yakni,tanpa melibatkan pejabat yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang...

Kategori : Berita Ponorogo   |  Selengkapnya  |   0 Comments

DPRD Ponorogo Warning dana alokasi khusus Pendidikan

Monday, May 24, 2010 13:10

Tak lama lagi, dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Ponorogo segera cair. Sebelum dana belasan miliar rupiah itu dikucurkan, kalangan dewan meminta dinas pendidikan (dindik) sebagai pengelola ekstra hati-hati. Pasalnya, progam peningkatan mutu pendidikan itu rawan penyimpangan. Share and...

Kategori : Berita Ponorogo   |  Selengkapnya  |   0 Comments

Aktivis LSM Laskar Wengker Geruduk Kejari Ponorogo

Tuesday, March 23, 2010 19:57

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo kemarin digeruduk ratusan massa LSM Laskar Wengker (Lawe). Mereka menduga ada indikasi permainan hukum di tubuh kejari. Salah satunya kasus penyidikan terdakwa Gimgim pemilik sebuah rumah karaoke di Ponorogo. ”Tindakan sama, tapi jeratan pasalnya berbeda. Ini...

Kategori : Berita Ponorogo   |  Selengkapnya  |   0 Comments

Pungli di Dinas Pendidikan Ponorogo Marak

Thursday, March 11, 2010 20:28

Puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Ponorogo yang tergabung dalam forum lintas pelaku (FLP) menggeruduk gedung DPRD Ponorogo. Mereka mengadukan banyaknya pungutan liar (pungli) di lingkup dinas pendidikan (dindik) setempat. ”Sudah bertahun-tahun pungli itu ada namun dinas sepertinya tutup mata,”...

Kategori : Berita Ponorogo   |  Selengkapnya  |   0 Comments

Perjalanan Dinas Tidak Rasional, Gubernur Jatim Minta APBD Direvisi

Thursday, March 11, 2010 6:50

Gubernur Jawa Timur Soekarwo tidak hanya menolak pos anggaran untuk legislatif di Ponorogo. Beberapa pos anggaran eksekutif juga ditolak dan harus direvisi. Salah satunya, biaya perjalaan dinas pejabat. Baik bupati, wakil bupati, maupun pejabat eselon II dan III. berita ponorogo...

Kategori : Berita Ponorogo   |  Selengkapnya  |   0 Comments