Puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Ponorogo yang tergabung dalam forum lintas pelaku (FLP) menggeruduk gedung DPRD Ponorogo. Mereka mengadukan banyaknya pungutan liar (pungli) di lingkup dinas pendidikan (dindik) setempat. ”Sudah bertahun-tahun pungli itu ada namun dinas sepertinya tutup mata,” terang Damanhuri, koordinator FLP.

Dikatakan, ada beberapa modus pungli yang sering dilakukan oknum dindik. Seperti saat pelaksanaan progam dana alokasi khusus (DAK). Setiap pencairan dana baik progam fisik maupun peningkatan mutu selalu dikenakan pungli. Besarnya sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta persekolah. ”Dari penyelidikan kami, pelaklu adalah oknum dindik juga,” katanya.

Tidak hanya DAK, pungli juga kerap terjadi saat penerimaan siswa baru. Dengan berbagai dalih, sekolah mengenakan tarikan yang tidak memiliki dasar hukum. Hal yang sama juga terjadi saat jelang ujian. Baik ujian semester maupun ujian akhir. ”Operasional sekolah itu kan sudah ditanggung BOS, tapi kenapa masih banyak tarikan,” protesnya.

Hal senada diungkapkan Heru, ketua LSM Amarta. Selain maraknya pungli, Heru juga menyoroti mandulnya beberapa lembaga yang berkecimpung di pendidikan. Seperti dewan pendidikan dan komite sekolah. Selama ini komite sekolah hanya berperan sebagai legalitas bagi sekolah untuk menarik biaya tambahan kepada siswa. ”Dewan pendidikan itu juga perannya sangat dipertanyakan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Dwikora Meinanda membantah tudingan tersebut. Menurutnya, selama ini pelaksanaan DAK berjalan secara transparan. Tidak ada potongan apalagi disebut pungli. Dwikora juga membantah adanya pungli saat PSB dan ujian. ”Tidak ada kebijakan dinas untuk melakukan itu. kalaupun toh ada oknum, pasti akan kami tindak tegas jika memang terbukti,” janjinya di hadapan LSM dan dewan.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Burhadunidin mengaku akan mendalami pengaduan FLP. Pihaknya juga meminta dindik proaktif melakukan pengawasan terhadap berbagai progam pendidikan. ”Sikap kritis LSM itu harus dihargai sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan. Makanya dinas juga harus evaluasi diri,” ungkapnya.

JPNN