Ratusan warga miskis (gakin) di Ponorogo mulai kemarin (31/1) menerima jatah beras miskin (raskin). Meski begitu, mereka mengeluh dengan menurunnya jumlah penerima. Khususnya, mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. ”Jatah beras murah itu sudah kami tunggu sejak lama. Tapi tahun ini saya tidak masuk hitungan,” terang Sarmi, 55, warga Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Ponorogo.

Padahal jatah raskin sebanyak 13 kilogram itu sudah ditunggu sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pada saat pembagian kemarin namanya tidak tercantum dalam daftar penerima raskin setempat. ”Biasanya sebelum mengambil saya dapat kartu pengambilan. Tapi kali ini tidak,” jelasnya.

Sarmi pun kecewa. Karena, selain harus membeli beras dengan harga tinggi yang mencapai Rp 6.000 perkilogram. Dia juga harus menunggu panen padi tiga bulan mendatang. ”Kalau saya dapat jatah beras miskin, kan bisa buat nyambung,” paparnya.

Sarmi masih lumayan, karena punya harapan menunggu panen padi miliknya. Marmi, warga lainnya, lebih kecewa. Dia tidak lagi menerima jatah raskin. Padahal sama sekali tidak memiliki sawah atau cadangan padi. ”Karena saya hanya bekerja sebagai buruh tani. Hanya cukup untuk keperluan sehari-hari,” imbuhnya.

Kondisi yang sama terjadi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan. Pemerintah desa setempat terpaksa mengurangi jatah penerima raskin tahun ini. Yakni, sekitar sepuluh persen dari jumlah penerima raskin tahun lalu, atau turun sekitar 20 orang penerima. ”Kami haaa meneruskan program dari pusat. Untuk jumlah penerima tahun ini memang turun,” kata kepala desa setempat Didik Kuncoro.

Tahun sebelumnya untuk setiap penerimaan jatah raskin, pihaknya membagikan kepada sekitar 150 penerima. Namun, tahun ini hanya berjumlah sekitar 125 penerima saja. Sehingga untuk mengantisipasi keresahan warganya, Didik mencoba mencari solusi. Yakni, dengan membagi perolehan jatah raskin tersebut. ”Cara ini sudah lama kami gunakan, agar mereka tidak saling berebut,” akunya.

Meski demikian Didik hanya bisa berharap pemerintah setempat, bisa memperhatikan nasib rakyatnya. Khususnya, warga miskin yang hingga saat ini masih minim perhatian, terutama terkait kesejahteraan mereka. ”Bukan hanya berbentuk materi, namun bantuan tersebut bisa berupa pembinaan atau bantuan modal yang benar-benar direalisasikan tanpa campur tangan oknum tertentu,” imbuhnya.