Tak lama lagi, dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Ponorogo segera cair. Sebelum dana belasan miliar rupiah itu dikucurkan, kalangan dewan meminta dinas pendidikan (dindik) sebagai pengelola ekstra hati-hati. Pasalnya, progam peningkatan mutu pendidikan itu rawan penyimpangan.

Buktinya, sejak pelaksanaan tahun 2007 hingga 2009 selalu berujung adanya laporan ke kepolisian maupun kejaksaan atas dugaan korupsi DAK. ”Meski itu dana dari pusat, dinas tak boleh seenaknya sendiri,” terang Khoirul Anwar, anggota komisi C DPRD Ponorogo.

Menurut anggota komisi bidang pembangunan itu, ada dua kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan DAK. Yakni, saat penetapan rekanan pengadaan barang pada progam peningkatan mutu. Kedua kemungkinan mark up penggunaan anggaran. ”Dari dulu, dua persoalan itu yang selalu muncul dan berujung pada laporan ke aparat hukum,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dindik transparan dalam pengelolaan DAK. Pihaknya juga akan mengawal semua tahapan pelaksanaan progam tersebut. Mulai dari verifikasi sekolah penerima, proses lelang, pelaksanaan, pengawasan mutu, hingga laporan pertanggungjawaban. ”Kalau transparan itu kan enak, bisa terpantau sehingga penyimpangan bisa diminimalisir,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Dite, sekretaris LSM Lawe. Menurutnya, pihaknya akan konsisten mengawasi pelaksanaan DAK. Termasuk proses hukum atas dugaan penyimpangan DAK tahun 2007-2009. ”Jika pada tahun ini dinas masih menerapkan pola sama, maka bisa dipastikan akan terjadi penyimpangan lagi,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Dwikorahadi Meinanda berjanji akan melaksanakan DAK secara transparan. Menurutnya, selama ini pihaknya telah menjalankan transparansi itu. Mulai dari penetapan sekolah hingga pelaksanaan. ”Siapa saja boleh memantau dan kami berusaha profesional melaksanakan progam itu,” katanya singkat.

JPNN

Incoming search terms for the article: