Uang tampaknya menjadi faktor penting dalam pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada). Buktinya, pasangan calon bupati-wakil bupati Ponorogo terpilih Amin-Ida (Ada) ternyata menghabiskan biaya paling tinggi untuk kempanye. Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasangan itu menghabiskan Rp 1,05 miliar. ”Kami baru saja menerima hasil audit dana kampanye itu,” terang Fatchul Aziz, ketua KPUD Ponorogo.

Jumlah dana kampanye pasangan Ada tersebut jauh lebih besar dibanding pasangan Muhadi-Yusuf (Hayu). Pasangan incumbent itu dalam laporannya menghabiskan dana sekitar Rp 705 juta. Sedangkan pasangan Supriyanto-Nyamut Suseno (Primus) tidak melaporkan dana kampanyenya. ”Karena Primus tidak melaporkan ya tidak bisa diaudit,” ungkap Aziz.

Menurut Aziz, komposisi dana kampanye antara pasangan Hayu dan Ada berbeda cukup jauh. Dalam laporannya, dana kampanye Hayu ditopang beberapa pihak. Seperti pasangan calon, sumbangan pribadi dan beberapa perusahaan di Ponorogo. ”Jumlah sumbangan itu bervariasi dan sumbernya juga cukup jelas,” tambahnya.

Sementara, meski mengeluarkan dana paling besar, namun sumber dana pasangan Ada hanya satu. Yakni dana yang disokong Amin dan Ida. Dalam laporan keuangan dana kampanye, tidak ditemukan sumbangan dana pribadi maupun perusahaan mana pun. ”Itu sebatas laporan yang tim kampanye, kalau soal riilnya kami tidak tahu,” jelas Aziz.

Lantas bagaimana dengan pasangan Primus yang tidak melaporkan, Aziz mengatakan tidak ada konsekuensi hukum. Sebab, pasangan Primus juga dinyatakan kalah. ”Pada pemilu 2005 lalu Supriyanto juga tidak melaporkan dana kampanye. Tapi karena yang bersangkutan kalah maka tidak menimbulkan ekses hukum apa-apa,” pungkasnya.

JPNN