Sebagai bupati (incumbent) sekaligus calon wakil bupati Ponorogo membuat langkah H Muhadi Suyono jadi sorotan. Sejumlah elemen masyarakat menuding Muhadi mulai melakukan politisasi birokrasi. Indikasinya, bupati sering melakukan promosi pribadi (kampanye) saat kegiatan pemerintah yang didanai APBD. ”Banyak laporan yang kami terima tentang indikasi politisasi melalui birokrasi itu,” terang Sigit Priambodo, ketua LSM Cakra Ponorogo.

Indikasi itu menurut Sigit terlihat dari berbagai kegiatan pemerintah yang diklaim sebagai keberhasilan Muhadi secara pribadi. Contohnya, saat kegiatan PNPM Mandiri di Pulung beberapa waktu lalu. Selain itu juga kegiatan progam dinas yang seolah-olah progam tersebut milik bupati pribadi. ”Itu kan namanya tidak sehat. Karena PNPM dan progam lainnya itu didanai negara dan bukan dana pribadi,” kritiknya.

Selain itu, Sigit juga menilai ada upaya menggerakkan mesin birokrasi untuk kepentingan incumbent. Baik melalui progam dinas maupun progam kemasyarakatan lainnya. ”Saat ini kami sedang menginventarisir indikasi kejanggalan itu untuk dilaporkan ke panwas pilkada,” ancamnya.

Kritik serupa juga dilontarkan pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ponorogo. Menurut Amrul Muakiffin, banyak indikasi adanya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kepentingan politik pilkada. Padahal, harusnya PNS netral dari kepentingan politik praktis. Baik sebagai tim sukses atau sekadar corong salah satu kandidat. ”Agar nantinya pemerintahan ini tidak terbelah dan menggangu pelayanan, maka PNI dan korpri harus bersikap netral,” katanya.

Amrul juga meminta panwas bersikap proaktif dalam pengawasan pelaksanaan pilkada. Khususnya, tentang keterlibatan PNS dan calon yang menyalahi aturan pilkada. ”Panwas digaji untuk mengawal tegaknya demokrasi, jadi harus konsiten dan proaktif,” desaknya.

Sementara H Muhadi Suyono membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya, selama ini pihaknya menjalankan tugas dan wewenang sebagai bupati. Salah satunya mensosialisasikan progam yang telah ditetapkan dalam APBD. ”Apakah salah kalau saya menghadiri undangan untuk acara tertentu. Jadi jangan dipolitisir seperti itu,” kilahnya

JPNN

Incoming search terms for the article: